Minggu, 30 Januari 2011

Pemko Medan berencana menerbitkan peraturan daerah

. Minggu, 30 Januari 2011

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Pemko Medan berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) untuk menanggulangi kemiskinan.Regulasi ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sosial itu secara lebih fokus.

Plt Kepala Bappeda Kota Medan Zulkarnain Lubis mengatakan, perda itu sedang dalam tahap penyusunan. Dalam peraturan tersebut nantinya akan diatur siapa saja yang menanganinya, koordinasi pihak yang terlibat, dan lainnya. Masing-masing bidang diharapkan mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. Langkah penyelesaian masalah kemiskinan semakin fokus,penuh tanggung jawab dan terarah. “Sedang dirancang. Ini penting karena ada tanggung jawab lebih dan serius menyelesaikannya.

Begitu juga dalam anggaran,” ungkap Zulkarnain kepada SINDO,kemarin. Dia menambahkan, bantuan atau program pengentasan kemiskinan selama ini sudah banyak dilakukan, baik dikelola pemerintah pusat maupun daerah, seperti KUR, PNPM, Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, JPKMS, dan lainnya. Begitu juga pembenahan lingkungan kumuh, seperti perbaikan sanitasi dan perbaikan gizi.Hanya, penanganannya belum serius, fokus, dan menyeluruh.

Menurut Zulkarnain, kondisi ini sering disebabkan keterbatasan anggaran. Karena itu, perlu ada penambahan anggaran agar programnya lebih melebar dan penerimanya bertambah. Dia mencontohkan upaya Pemko menambah penerima PKH. Sebelumnya, penerima PKH hanya 17.542 rumah tangga sangat miskin(RTSM).Tahun ini jumlahnya ditambah 1.475 RTSM lagi. Harapannya, hasil program ini akan terlihat. “Programnya sudah efektif, tapi masih butuh peningkatan dan pembenahan, termasuk anggaran yang memadai.

Untuk itu perlu digagas satu peraturan agar semua berjalan seperti diharapkan,” tambahnya. Dia memaparkan, dalam pemberian bantuan pengentasan kemiskinan juga tidak bisa sekaligus. Ada tahapan yang dilakukan. Bila tidak,program tersebut tidak akan menunjukkan hasil. Pada tahap pertama, program yang diberikan adalah jaminan sosial,seperti BLT, JPKMS, PKH dan lainnya. Tahap kedua, dilakukan pemberdayaan masyarakat, seperti melalui PNPM dan pelatihan.

Setelah paham dan matang, baru diberikan bantuan tahap III, seperti KUR. Peraturan daerah tersebut dinilai penting agar program penanggulangan kemiskinan berkelanjutan, tidak hanya sementara atau sesaat. “Mereka diberikan modal untuk mengembangkan usaha dan dana ini akan bergulir. Sehingga masyarakat miskin ini tidak lagi miskin.Bila tidak bertahap dan sesuai, maka tidak akan mengurangi angka kemiskinan,” jelasnya.

Pria yang juga Sekretaris Bappeda Kota Medan ini memaparkan, jumlah populasi penduduk miskin ini tidak bisa hanya berdasarkan data.Sebab,angkanya bisa berbeda-beda, terkandung sisi dan standar penetapannya.Selain itu, pendataan juga kerap berdasarkan sampel, tidak secara menyeluruh dan berdasarkan KK. Sebab,orang tua miskin anak ikut miskin.

Dia juga menilai wajar saja jika BPS belum mau mengumumkan secara resmi jumlah penduduk di Kota Medan dan angka warga miskin. Pasalnya, mereka belum mendapatkan data valid. BPS juga akan melakukan pembersihan data lama terlebih dahulu. “Memang data diberikan kepada kami baru sebatas persentase dan data sementara.Tidak jelas berapa KK yang miskin dari jumlah KK keseluruhan di Kota Medan karena belum diberikan.

Mungkin mereka sedang menghitung data valid, sebab bisa berbeda dari data yang dimiliki pihak lain,”bebernya. Dia yakin akan ada perubahan angka kemiskinan di Kota Medan bila data telah divalidasi. “Setelah valid mungkin (kemiskinan) menurun.Bisa saja itu data lama,” tandasnya. Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan Misfaruddin mengatakan, saat ini mereka belum bisa memberikan data jumlah penduduk Kota Medan berdasarkan sensus penduduk dan jumlah penduduk miskin.

“Nanti saja saya berikan datanya.Takutnya salah. Kalau salahkan tidak enak.Termasuk kenaikan dan berapa KK miskin di Kota Medan saat ini. Maaf saya sedang di luar,”ungkapnya singkat saat dihubungi SINDO,kemarin. Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan,pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di lapangan.

Dengan begitu,selain mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan, program yang dibuat juga jadi tepat sasaran.“Kami akan evaluasi dulu.Apabila selama ini kurang tepat, tentunya akan diperbaiki sistem pembagian dan pelaksanaan di lapangan,”tandasnya. Sekadar mengingatkan,berdasarkan data sementara BPS yang diterima Bappeda Kota Medan jumlah penduduk miskin di Kota Medan bertambah menjadi 9,92% dari 6,40% sebelumnya. Hanya, data ini masih sementara sampai per Januari 2011. Data validnya sendiri masih dihitung.Jumlah KK miskin sendiri juga belum bisa dipastikan. Jumlah penduduk Kota Medan saat ini secara keseluruhan sebesar 2,7 juta jiwa.

0 komentar: