Jumat, 23 September 2011

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel

. Jumat, 23 September 2011

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada akhir tahun ini akan mengangkat 250 tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Honorer yang akan ditingkatkan status kepegawaiannya tersebut adalah mereka yang terdaftar sebagai PTT Kategori I. Kebijakan ini mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang direncanakan disahkan pada Oktober 2011.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Andi MurnyAmien Situru, mengungkapkan, tenaga honorer kategori I bisa langsung diangkat pada tahun ini juga. Sedangkan untuk yang honorer kategori II di Pemprov Sulsel yang berjumlah 2.500 orang, akan diverifikasi ulang.

Honorer itu nanti akan menjalani tes bersama, yakni seleksi kelengkapan administrasi dan ujian tertulis sesama tenaga honorer. “Yang kami angkat menjadi CPNS tahun ini hanya honorer kategori I. Sedangkan untuk kategori II, baru akan habis pada 2013 mendatang,” jelas dia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel,kemarin.

Murny mengakui, tenaga honorer kategori II tidak akan dimasukkan dalam formasi saat ini,namun akan dialokasikan sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah. Jumlahnya juga maksimal seperti rata-rata formasi secara nasional, dan diproyeksikan diangkat pada 2012 dan 2013.

“Kemungkinan honorer kategori II ini baru akan melakukan seleksi ulang pada 2012, untuk pengangkatan 2013. Hal ini berdasarkan hasil rapat di Jakarta kemarin,”ujar dia. Sementara itu,bagi honorer kategori II yang dinyatakan tidak lulus namun masih dibutuhkan tenaganya, akan dibuatkan kembali Surat Keterangan (SK) pengangkatan honorer oleh pejabat yang berwenang.

Disinggung mengenai peringatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengenai limit belanja pegawai negeri sipil (PNS) di daerah maksimal 50% pada APBD, Murny mengaku tidak masalah jika itu diterapkan.

Diketahui, Kemenpan RB mengancam daerah yang melampaui batas 50% belanja pegawainya, tidak akan diberi jatah formasi CPNS.“Kami siap dengan aturan itu.Pasalnya di Pemprov Sulsel belanja pegawai tidak sampai 50% dari APBD, hanya 20% lebih. Jadi kami masih bisa terima CPNS,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta menjelaskan, ada tiga hal pokok yang menjadi masalah dalam manajemen kepegawaian, yakni besarnya jumlah pegawai pada sejumlah lembaga pemerintah jika dibanding beban kerja organisasi; buruknya pemerataan aparatur antarlembaga, serta membeludaknya jumlah pegawai honorer yang diangkat daerah. Demikian catatan online Kibuyutmanguntapa yang berjudul Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

0 komentar: